KY: Penegakan Hukum Masih Lemah
Penulis : Aditya Revianur | Sabtu, 22 Desember 2012 | 21:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus, mengatakan penegakan hukum masih lemah. Pasalnya, selama ini paradigma politik melahirkan penegakan hukum yang tidak efisien.
"UU yang dibuat banyak, tetapi menimbulkan misinterpretasi. Padahal, harus ada bentuk pertanggungjawaban lain dari lahirnya UU. Persoalan penegakan hukum ada beberapa hambatan, kita punya titik krusial budaya hukum, dan banyak produk hukum kita berdasarkan struktur yang abstrak," ujar Jayus di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (22/12/2012).
Jayus mengatakan, perundangan yang abstrak contohnya UU Lalu Lintas. Rambu-rambu lalu lintas ditaati jika di lokasi terdapat polisi. Padahal, kesadaran pengguna jalan masih lemah. "Kalau ada polisi baru tertib. Akibatnya, penegakan hukum kita inefisien," tandasnya.
Jayus mengatakan, sebenarnya sudah banyak perubahan dalam penegakan hukum di daerah. Panitera dan hakim di daerah tidak berani bertindak melawan hukum. Hal itu berdampak pada pemerintahan daerah. "Namun, semoga ketidaklihatan ini bukan berarti mereka melakukan praktik sembunyi-sembunyi dengan lebih baik," tegasnya.
Penegakan hukum, menurut dia, tidak hanya menyangkut integritas yang baik. Namun, merambah pada pengetahuan hukum harus transparan. "Karena jika hanya integritas saja, putusan hukumnya kadang tidak tepat," ujarnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
KY: Penegakan Hukum Masih Lemah
Dengan url
http://thespreadofavianinfluenza.blogspot.com/2012/12/ky-penegakan-hukum-masih-lemah.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
KY: Penegakan Hukum Masih Lemah
namun jangan lupa untuk meletakkan link
KY: Penegakan Hukum Masih Lemah
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar