JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung memperkirakan DPR periode 2014-2019 akan lebih banyak diisi oleh orang yang berlatar belakang pengusaha dan tokoh publik (public figure). Pasalnya, biaya kampanye Pemilu 2014 akan meningkat lantaran sistem pemilu proporsional terbuka.
"Saya tak bayangkan pemilu 2014, yang akan menjadi anggota DPR adalah para pengusaha dan publik figur," kata Pramono ketika pidato seminar "Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukkan Korupsi" yang digelar oleh KPK di Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Dalam penjelasannya, Pramono kembali mengulangi hasil penelitian untuk disertasinya. Pada kampanye Pemilu 2009, kata dia, ada anggota yang mengeluarkan uang hingga Rp 20 miliar. Jika dirata-rata, pengeluaran untuk kampanye anggota antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar.
Ia merinci pengeluaran kampanye untuk pengurus partai atau aktivis antara Rp 500 juta-Rp 1,2 miliar, anggota TNI/Polri dan birokrat antara Rp 800 juta-Rp 2 miliar, dan pengusaha Rp 1,2-Rp 6 miliar. Angka itu, kata Pramono, naik 3,5 kali dibanding Pemilu 2004 .
"Yang terkecil publik figur. Paling rendah Rp 200 juta, paling banyak Rp 800 juta. Kalau parpol sekarang rekrut publik figur enggak salah karena untuk mempermudah. Publik figur rata-rata tidak keluarkan biaya konsolidasi ketika datang ke konstituen. Rakyat yang datang," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Pramono mempertanyakan dari mana mereka mendapatkan dana untuk mengembalikan modal kampanye. Jika mengandalkan gaji selama 5 tahun, kata dia, total hanya sekitar Rp 2 miliar. Jika ditambah dari perjalanan dinas dan tambahan legal lainnya, lanjut dia, tetap tidak bisa menutup modal.
Pramono lalu menyinggung hasil pemilu 2009 dengan sistem proporsional terbuka. Sebanyak 72 persen merupakan wajah baru. Masalahnya, kata dia, mereka yang tampil kebanyakan politisi lama dalam menjalankan tugas-tugasnya. "Pimpinan dapatkan informasi hampir 200 orang belum pernah masuk ke media berbicara tugasnya," kata dia.
Pramono lalu mengkaitkan dengan kekuatan parlemen yang bisa menahan kebijakan Presiden. Padahal, katanya,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat dukungan lebih dari 60 persen dari rakyat. Untuk itu, Pramono berharap agar jangka panjang perlu dirubah sistem pemilu jangan lagi menggunakan proporsional terbuka.
Anda sedang membaca artikel tentang
Pramono: DPR 2014-2019 Didominasi Pengusaha
Dengan url
http://thespreadofavianinfluenza.blogspot.com/2013/03/pramono-dpr-2014-2019-didominasi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pramono: DPR 2014-2019 Didominasi Pengusaha
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pramono: DPR 2014-2019 Didominasi Pengusaha
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar