Kinerja Biro Hukum Pemprov DKI Dinilai Buruk

Written By Luthfie fadhillah on Kamis, 05 September 2013 | 22.54





JAKARTA, KOMPAS.com -- Sejumlah masalah hukum dan gugatan masyarakat terus mengalir ke Pemprov DKI. Mulai dari sengketa bekas Kantor Walikota Jakarta Barat dengan Yayasan Sawerigading.


Kemudian sengketa di Meruya Barat dengan PT Portanigra, sengketa dengan PT Copylas, hingga masalah tanah Waduk Ria Rio dengan ahli Waris Adam Malik. Kini muncul lagi masalah pembebasan tanah di kawasan Halim Perdana Kusuma, di mana Pemprov DKI akan melebarkan kali, namun warga masih bersengketa dengan TNI.


Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Abdul Azis mengatakan gugatan hukum dan sengketa terhadap Pemprov DKI tidak terlepas dari buruknya kinerja Biro Hukum DKI.


“Saya kira sengketa tidak akan habis kalau kinerja Biro Hukum terus seperti ini, sepanjang yang saya tahu, hampir tidak ada sengketa terutama tanah yang dimenangkan Pemprov DKI,” ujar politisi PPP ini di Jakarta, Kamis (5/9/2013).


Ia mengatakan Pemprov DKI seharusnya bukan hanya meninjau kinerja dinas teknis dan Wali Kota, namun juga Biro Hukum DKI.


Gubernur DKI Joko Widodo, kata dia, seharusnya mencari solusi bagi lemahnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai ‘pembela’ Pemprov DKI ini.


“Aset-aset DKI ini harus diselamatkan, apalagi nilainya tidak sedikit, ini miliaran kalau memang perlu, seharusnya Pemprov punya lawyer yang tangguh,” katanya.


Menurutnya, penyalahgunaan aset saja bisa terkena pasal Korupsi, apalagi tidak mempertahankan aset dengan baik.


Azis menegaskan selain Biro Hukum DKI, Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mencatat aset DKI juga perlu disoroti secara khusus. Biro hukum diminta segera mensertifikasi tanah-tanah Pemprov DKI yang status hukumnya belum tegas, seperti girik, dan lainnya.


Sedangkan saat dihubungi kemarin, Kepala Biro Hukum DKI Sri Rahayu tidak mengangkat telepon.


Kepala Bidang Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI Agusdin Susanto mengatakan masalah sengketa bukan urusannya. “Itu bukan urusan saya,” ujarnya singkat.





Editor : Eko Hendrawan Sofyan
















Anda sedang membaca artikel tentang

Kinerja Biro Hukum Pemprov DKI Dinilai Buruk

Dengan url

http://thespreadofavianinfluenza.blogspot.com/2013/09/kinerja-biro-hukum-pemprov-dki-dinilai.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Kinerja Biro Hukum Pemprov DKI Dinilai Buruk

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Kinerja Biro Hukum Pemprov DKI Dinilai Buruk

sebagai sumbernya

0 komentar:

Posting Komentar

techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger